PENDIRIAN RUMAH IBADAH PASCA PEMBERLAKUAN SKB 2 MENTRI

Abstract

Penelitian ini membahas hambatan dalam pendirian rumah ibadah di Indonesia, khususnya terkait dengan SKB 2 Menteri 9 PBM No. 9 and 8 of 2006). Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya. Namun, dalam praktiknya, beberapa persyaratan dalam SKB 2 Menteri dianggap memberatkan agama-agama tertentu, terutama karena adanya persyaratan persetujuan dari tokoh-tokoh agama lain dalam FKUB. Hal ini menyebabkan pembangunan rumah ibadah agama minoritas terhambat. Selain itu, terdapat dugaan insiden intoleransi dan dekadensi moral di masyarakat yang berpengaruh pada efektivitas SKB 2 Menteri. Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Agama mengajukan revisi untuk menghapuskan persyaratan persetujuan FKUB. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang menghormati kebebasan beragama dan menghargai keberagaman agama di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang latar belakang ini, diharapkan penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami hambatan dalam melaksanakan kebebasan beribadah di Indonesia, khususnya pendirian rumah ibadah di wilayah-wilayah tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak dan manfaat dari revisi SKB 2 Menteri serta menilai pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bagi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan beragama di Indonesia.

Kata Kunci: Intoleransi, rumah ibadah, dampak negatif, pluralisme