KOLABORASI MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENEKAN PENYEBARAN INFORMASI HOAX/BERITA PALSU MENJELANG KAMPANYE PEMILU 2024

Abstract

Penyebaran informasi hoax pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bertumbuh lebih ekstensif dibandingkan dengan Pemilu 2014. Polarisasi antar dua kubu calon Presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 muncul semakin tajam akibat penyebaran hoax untuk membentuk opini publik sesat yang ditujukan kepada kubu kandidat lawannya. Menjelang Pemilu 2024, telah banyak upaya yang dilakukan untuk menekan fenomena informasi hoax yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesadaran publik, efektivitas pemerintah dan aparat penegak hukum, serta mengkaji upaya yang perlu dilakukan dalam melakukan kolaborasi dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum menjelang Pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk melakukan proses validasi terhadap informasi hoax yang diterima. Upaya pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam meredam penyebaran informasi hoax, dapat dinilai telah efektif dilakukan. Efektivitas aparat penegak hukum dalam melakukan upaya preventif maupun penindakan dari penyebaran informasi hoax dan berita bohong dinilai masih harus ditingkatkan. Kolaborasi dan kemitraan antara tiga stakeholder utama polemik informasi hoax menjelang Pemilu tahun 2024 dinilai mutlak diperlukan melalui pendekatan pentahelix untuk memastikan partisipasi yang optimal.

Kata Kunci: Informasi Hoax; Media Sosial; Pemilu 2024